Banyak pengusaha yang membutuhkan alat berat untuk proyeknya, memilih untuk menyewa dibandingkan dengan membelinya. Apalagi jika proyek yang dikerjakan adalah proyek yang bersifat jangka pendek. Menyewa, dianggap lebih hemat dan menguntungkan daripada harus membelinya. Dengan menyewa, mereka tidak perlu menyediakan spare part alat berat yang akan dibutuhkan jika alat ini sedang mengalami perbaikan, karena seluruh hal tersebut akan menjadi tanggungan dari pemilik alat berat. Kecuali, jika kerusakan alat berat disebabkan oleh pihak penyewa.

alat beratSama seperti proses sewa menyewa barang lainnya, pada sewa alat berat ini juga harus dibuat surat perjanjian sewa menyewa. Surat perjanjian inilah yang akan mengatur seluruh hak dan kewajiban seluruh pihak, baikpihak yang menyewa maupun pihak yang menyewakan. Namun, ada satu hal lagi yang harus diketahui oleh pihak yang menyewakan agar transaksi ini tidak akan membawa kerugian, atau menjadi masalah kedepannya, yaitu terkait legalitas proyek yang dikerjakan.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa ada beberapa proyek yang terkadang mulai dikerjakan sebelum seluruh urusan administrasinya telah selesai diurus. Bahkan, ada juga yang melakukan sebuah proyek ilegal dan memang tidak melakukan proses perijinan sama sekali. Hal ini bukanlah masalah yang sederhana. Selain dapat memberikan kerugian bagi pihak yang menyewakan jika proyek terhenti ditengah jalan, tetapi juga dapat melibatkannya ke masalah yang lebih serius.

Misalnya saja, seperti penyitaan alat berat sebagai barang bukti, atau tuduhan keterlibatan pihak yang menyewakan alat berat dalam proyek ilegal tersebut. Tentunya bukan hanya kerugian materi saja yang akan dirasakan oleh pihak yang menyewakan jika hal ini sampai terjadi, tetapi juga kerugian akibat pencemaran nama baik.

Untuk mengantisipasinya, pihak yang menyewakan ini dapat melakukan pengecekan terkait legalitas proyek melalui berbagai dokumen perijinan proyek. Jika memang semua proses perijinan telah aman, maka transaksi sewa menyewa dapat dilanjutkan. Namun, untuk lebih mengamankan lagi hak pihak yang menyewakan, tidak ada salahnya jika memberikan pasal tambahan pada surat perjanjian yang menyatakan bahwa seluruh hal yang berkaitan dengan perijinan proyek diluar tanggungjawab pihak yang menyewakan alat berat. (Vita)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *